Semarang-the city of Thomas Karsten

FacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

Thomas Karsten 1911 (Sumber foto: Cote & O'Neill, 30 )

Thomas Karsten 1911 (Sumber gambar: Cote & O’Neill, 30 )

Semarang-ibu kota propinsi Jawa Tengah, di masa kolonial merupakan salah satu dari tiga kota yang dianggap modern di Indonesia, selain Batavia (Jakarta) dan Surabaya. Pengembangan kota Semarang di awal abad ke-20 tak lepas dari peran Ir. Thomas Karsten, seorang arsitek Belanda yang selama perjalanan karirnya berkontribusi besar dalam pengembangan kota di Indonesia di masa kolonial dan dipandang sebagai “Perancang Modernisme Semarang.” Banyak sudah sumber online yang mengulas Thomas Karsten. Tulisan ini hendak meramaikan khasanah tentang Karsten yang telah ada dengan secara singkat mengulas profil Karsten dan perannya dalam perencanaan kota pada umumnya di Indonesia, dan kota Semarang pada khususnya. Sebagian besar informasi dalam tulisan ini bersumber dari buku biografi berjudul “The life and work of Thomas Karsten.”

Karsten dalam rancangan bangunan dan perkotaan

Herman Thomas Karsten dilahirkan di Amsterdam, 22 April 1884 dan meninggal di kamp pengasingan Jepang di Cimahi pada 21 April 1945. Karsten pertama kali tiba di Hindia Belanda pada September 1914 atas undangan Henri Maclaine Pont -teman semasa kuliah di Delft Technische Hoogeschool Belanda. Ia memulai karirnya sebagai arsitek di Hindia Belanda bekerja sama dengan Maclaine Pont yang lebih dahulu membuka firma arsitektur di Semarang. Karsten menetap di Semarang hingga tahun 1930, dan kemudian memindahkan kantor serta kediamannya ke Bandung di tahun 1931.

Bangsal Pracimasono saat ini, perubahan pada penambahan dinding kaca (sumber foto: heritageweb.id)

Bangsal Pracimasono saat ini, perubahan pada penambahan dinding kaca (sumber foto: heritageinventoryweb.id)

Karsten merupakan arsitek di Hindia Belanda yang dikenal dengan berbagai desain bangunan yang cukup penting di masanya tak hanya di kota Semarang namun juga di daerah Hindia Belanda lainnya. Sebut saja misalnya Bangsal Pracimasono dalam kompleks Keraton Mangkunegaran di Surakarta, Musium Sono Budoyo di Jogjakarta, Balaikota (raadhuis) di Padang, dan kantor pusat perusahaan kereta api Deli Spoorweg Maatschapij (sekarang kantor PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara). Selain merancang bangunan kantor dan hunian, ia juga merencanakan fasilitas publik seperti pasar dan masjid, diantaranya Pasar Cinde di Palembang dan Masjid Margo Yuwono di Yogyakarta, serta Pasar Gedhe dan Masjid Al Wustho di Surakarta.

Cover jurnal Djawa yang didesain oleh Karsten (Cote & O’Neill, 104)

Cover jurnal Djawa yang didesain oleh Karsten (Sumber gambar: Cote & O’Neill, 104)

Dalam rancangan arsitekturalnya, Karsten tak hanya mempertimbangkan faktor iklim tropis yang merupakan aspek penting arsitektur Indies- namun juga beradaptasi dengan kondisi lanskap dan karakter sosial budaya serta penggunaan material lokal. Terkait issue budaya, ia memiliki minat besar terhadap tradisi Jawa dalam konteks perkembangan dan keberlanjutannya. Hal ini terlihat dari berbagai publikasi, misalnya di jurnal DeTaak dan Djawa, maupun keterlibatannya dalam organisasi seperti Semarang Kuntskring dan Java Instituut.

 

 

Masji Al Wustho, kental dengan gaya arsitektur Jawa (sumber: id.wikipedia.org)

Masji Al Wustho, kental dengan gaya arsitektur Jawa (Sumber foto: id.wikipedia.org)

Meskipun berlatar belakang pendidikan arsitektur, Thomas Karsten memberikan perhatian serius terhadap implementasi perencanaan kota di Hindia Belanda yang hingga awal abad ke-20 belum terstruktur secara sistematis. Kontribusi Karsten sangat penting dalam pengembangan pedoman penataan perkotaan kala itu. Pemikirannya tentang prinsip dasar perencanaan perkotaan tertuang dalam makalahnya yang berjudul “Town planning in the Indies: the aim and nature of modern town planning” (Indiese Stedebouw: Doel en geest van den moderne stedebouw) di tahun 1920. Ia mengemukakan konsep penataan spasial secara fungsional, tipologi jalan dan bangunan, ruang publik termasuk ruang terbuka hijau dan penggunaan tanaman, serta aplikasi elemen khusus seperti lapangan dan fasilitas olahraga. Dalam praktek ia pun dipercaya beberapa pemerintah kota sebagai perencana kota/bagian kota antara lain di Malang, Batavia dan Bogor, atau sebagai konsultan/penasehat misalnya di Bandung dan Banjarmasin. Dengan gagasan dan pengalaman tersebut, Karsten berperan penting dan terlibat secara langsung dalam penyusunan Peraturan Perencanaan Kota (Stadsvormingsordonnantie) yang selesai pada 1938. Pedoman ini kemudian tetap dipakai sebagai dasar perencanaan kota di Indonesia hingga kemudian digantikan oleh Undang-Undang No 24 tahun 1992 Penataan Ruang.

Jejak karya Karsten di Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu pusat ekonomi Hindia Belanda yang berperan dalam ekspor produk pertanian, terutama sejak paruh kedua abad ke-19. Hal in iditandai dengan pembangunan infrastruktur penunjang (stasiun kereta api pertama di Indonesia dibangun di kota ini) dan tumbuhnya kantor-kantor perusahaan baik yang bergerak dalam bidang perdagangan maupun jasa, serta munculnya pemukiman. Pertumbuhan ekonomi di kota kolonial ini mendorong migrasi yang menyebabkan meningkatnya populasi penduduk dan kemudian berdampak pada munculnya berbagai masalah lingkungan perkotaan. Kurangnya pemukiman layak huni, tumbuhnya kampung urban secara organik, masalah sanitasi, kebersihan dan estetika merupakan fenomena urban yang dihadapi pemerintah kota Semarang di awal abad ke-20.

Setelah sebelumnya rencana awal pengembangan kota Semarang dibuat oleh KPC de Bazel pada 1907 namun tidak diimplementasikan, pemerintah kota di tahun 1916 menugaskan kantor konsultan Maclaine Pont untuk membuat rencana perluasan kota. Tugas ini dikerjakan oleh Karsten, yang kemudian ia revisi di tahun 1919 dan menghasilkan sebuah rencana kota yang merefleksikan teori desain kota Eropa modern dan dipengaruhi konsep “garden city” yang dicetuskan oleh Ebenezer Howard di penghujung abad ke-20. Konsep ini dicirikan salah satunya dengan penempatan ruang terbuka hijau dan penciptaan avenue dengan pepohonan di kedua sisinya sebagaimana diaplikasikan dalam rencana Karsten. Produk rancangannya yang  fungsional, harmonis dan organis ini pada masa itu dianggap sebagai sebuah rencana kota pertama yang ekstensif dan komprehensif di Hindia Belanda (Cote & O’Neill, 274). Rencana ini mencakup area selatan Semarang yang kemudian dinamai Candi Baru, serta kawasan menuju pusat kota (sekarang kota tua), seperti Peterongan-Pekonden, Lempongsari, Ngalik dan Sompok. Inovasi Karsten yang penting dalam rancangan ini yaitu pendekatannya berdasarkan faktor sosial-ekonomi tanpa membedakan karakter etnis, yang secara tidak langsung mencerminkan pandangan politik Karsten yang netral.

Rencana Perumahan Mlaten; rancangan pemukiman padat ini dilengkapi dengan ruang terbuka hijau publik untuk meningkatkan sense of communitydengan (Cote & O’Neill, 174)

Rencana Perumahan Mlaten, rancangan pemukiman padat ini dilengkapi dengan ruang terbuka hijau publik (nampak warna hijau pada gambar) untuk meningkatkan sense of community penghuninya (sumber gambar: Cote & O’Neill, 174)

Pada tahun 1919, bekerja sama dengan pemerintah kota Karsten menyumbangkan gagasannya pada proyek rumah rakyat Mlaten di Kampung Sompok (sekarang Kelurahan Bugangan, Semarang Timur). Meskipun bersifat permukiman masal, yang perlu dicatat kaitannya dengan penataan lanskap yaitu ia memperhatikan aspek sosial dengan menyediakan ruang terbuka yang diharapkan dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat. Ruang ini berbentuk linear dengan ukuran berbeda-beda yang menjadi area depan atau halaman rumah-rumah di sekelilingnya dan menjadi semacam taman publik yang diisi dengan berbagai elemen tanaman termasuk pohon buah-buahan. Penataan ruang terbuka ini sepertinya kemudian diterapkan pada pengembangan sebagian besar permukiman di Indonesia hingga saat ini, terlepas bahwa penyediaan ruang terbuka hijau publik telah menjadi standar dalam penataan ruang pemukiman.

Gedung NILLMIJ dari arah samping (Sumber foto: Cote & O'Neill)

Gedung NILLMIJ dari arah samping (Sumber gambar: Cote & O’Neill)

Sebagai arsitek, banyak bangunan penting di kota Semarang  yang merupakan karya Thomas Karsten. Salah satu peninggalannya yang merupakan karya di awal masa karirnya dan secara arsitektural dianggap sukses yaitu Kantor asuransi Nederlandsch-Indische Levensverzekering en Lijfrenet Maatschappij atau NILLMIJ yang kala itu berlokasi di pusat kota (sekarang gedung Asuransi Jiwa Sraya, berdekatan dengan Gereja Imanuel yang dikenal dengan Gereja Blenduk). Bangunan lainnya yang sejauh ini teridentifikasi sebagai karya Karsten tersebar di berbagai lokasi seperti: Kediaman Thio Thiam Tjong, keluarga etnis China terpandang kala itu– di daerah Candi (sekarang menjadi restoran), Burgermeesterswoning atau kediaman walikota (sekarang dikenal dengan Puri Wedari untuk rumah dinas komandan regional TNI), Stoomvaart Maatschappij Nederland (sekarang gedung PT Djakarta Loyd Persero), Kantor pusat kereta perusahaan tram dan kereta api Zustermaatschappijen (sekarang kantor regional PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang), showroom toko furniture Van de Pol (sudah tidak ada, di Jalan Pemuda), Handelsvereeniging, gedung teater rakyat Sobokartti, RS Elizabeth di daerah Candi Baru, Van Deventer School (sekarang Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini), Rumah pemotongan hewan di Pandean Lamper, Pasar Randusari, Pasar Djatingaleh, dan Pasar Djohar.

Gedung NILLMIJ saat ini dimanfaatkan untuk gedung kantor dan masih mempertahankan desain asli (sumber foto: riskmanagement.co.id)

Kondisi Gedung NILLMIJ saat ini (sumber foto: riskmanagement.co.id), dimanfaatkan untuk gedung kantor dan masih mempertahankan desain asli Karsten (sumber foto: riskmanagement.co.id)

Melihat besarnya kontribusi Karsten terhadap perkembangan kota khususnya di Semarang pada awal abad ke-20, maka dalam konteks sejarah kota, Semarang bisa disebut sebagai kotanya Karsten – “the city of Karsten,” julukan yang telah diberikan sejak masa kolonial. Semarang saat ini tak hanya menyimpan peninggalan Thomas Karsten yang tangible, baik dalam bentuk tata ruang beserta elemen pengisinya seperti koridor jalan dan bangunan, namun juga menjadi saksi separuh periode kehidupan Karsten di Hindia Belanda. Fenomen kesejarahan ini potensial untuk diintegrasikan dalam pengembangan wisata di Semarang, khususnya terkait wisata sejarah kota yang selama ini sudah mulai berkembang di kota ini. Tentunya penerapannya akan banyak bermuatan edukasi, namun –sebagaimana perencanaan wisata pada umumnya, hendaknya tanpa mengabaikan aspek rekreatif.

Pustaka:

Joost Cote & Hugh O’Neill, The Life and Works of Thomas Karsten, Rotterdam: Architecture & Natura, 2017.

James L. Cobban, “Exporting Planning: The Work of Thomas Karsten in Colonial Indonesia,” in A.K. Dun et. Al. (eds), The Asian City: Processes of Development, Characteristic and Planning (1994), 249-264

Sumber online:

Candi, Candisari, Semarang https://id.wikipedia.org/wiki/Candi,_Candisari,_Semarang#Candi_Baru

Mengenang Karsten, Sang Pembangun Modernisasi Semarang, di Kota Lama http://jateng.tribunnews.com/2016/12/04/mengenang-karsten-sang-pembangun-modernisasi-semarang-di-kota-lama?page=2.

Kampong as an urban landscape feature in Banjarmasin (South-Kalimantan, Indonesia) from the past until present


Kampongs (kampung-s in Bahasa) have contributed in shaping the socio-spatial structure of the early Banjarmasin landscape. Kampongs, which formerly were known as the lowest unit of area organized under the Banjarmasin sultanate authority (16- 19th centuries), in fact, have persisted in the city until today, although the landscape of kampongs has experienced several changes over time. The objectives of this study are twofold: first, to analyse the transformation of the kampong from pre-colonial, colonial, and post-colonial periods, by exploring its physical and cultural landscape elements; second, to examine the interactions of these elements to understand the processes which have promoted these changes.

Kampung Kenanga Banjarmasin

Kampung Kenanga Banjarmasin

Catatan: Abstrak material presentasi pada Kenniscentrum Landschap Symposium, Groningen, 20 April 2016

The cultural values of the landscape of Batik Giriloyo, a traditional industry of Yogyakarta


Batik is an art and craftsmanship which is a paragon of Indonesian cultural heritage. It is a traditional technique to decorate cloth which has been passed down from one generation to another for hundreds of years. On the island of Java Batik could formerly only be worn by Royal Families. Batik patterns were exquisitely designed and symbolized philosophical meanings which represented social status.

Due to its significance batik has been assigned the status of Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO on October 2, 2009. Afterwards the Indonesian government has designated 2 October as National Batik Day and has encouraged Indonesians to wear batik. The UNESCO recognition and government endorsement have given considerable influence to the Indonesian people on wearing batik garments and on having household items and handicrafts with batik design. This enthusiasm certainly have boosted the batik industry which today has become an important sector in the Indonesian economy. Furthermore, it has stimulated the re-emergence of traditional batik production centres in the country.

IMG-20151119-WA0006

An example of Batik Giriloyo using natural coloring material (picture credit: Tendy Satrio)

On Java, Yogyakarta is one of the primary batik production centres on the archipelago. There are several batik production areas in the region; one of them is in Wukirsari Village in Imogiri sub-district, which produce Batik, namely Giriloyo. Three main hamlets (dusun-s) are main producers in this village: Karangkulon, Giriloyo, and Cengkehan. Batik Giriloyo is manufactured by hand-drawn and stamped so the quality is different to Batik textile produced by machine. Recently the hamlets engage in tourism services alongside the batik production with batik and landscape as attractions. It seems that batik culture has been embedded in the landscape in a special way which causes Batik Giriloyo and its production area to be distinctive among batik production centres. This phenomenon will be explored by interpreting the various cultural values of the landscape of the hamlets.

History

The history of batik in the area was influenced by the establishment of the Imogiri graveyard – a cemetery of the Mataram kingdom’s Royal Families – in a hill near the hamlets in 1632. Sometime after the construction, the Mataram Yogyakarta King ordered the communities surrounding the graveyard to produce Batik for the Royal Families and the servants who guarded the cemetery. At that time the people assigned were only taught how to draw the pattern on the cloth. Although the palace later terminated the order they kept drawing and sold the pattern to the merchants in the city. They started to produce their own batik after several groups of batik drawers were trained in colouring batik through a disaster relief program. This program was undertaken after a 6.2 SR earth-quake hit Yogyakarta in 2006 which caused severe damage in the hamlets. The manufacture of Batik Giriloyo is a traditional industry which is currently performed by twelve groups of artisans in the three hamlets united in an organization which not only manages batik production but also tourism.

Making batik

The activity of making pattern and colouring batik by a group in a workshop area (picture credit: Batik Berkah Lestari, Karangkulon-Wukirsari)

Cultural values of landscape. An approach to understanding the potential range of values that might be present in landscape, namely Cultural Values Model, has been developed by Janet Stephenson. This concept perceives in a landscape three fundamental components: (1) forms which are related to tangible elements, (2) practices/processes and (3) relationships which include intangible elements. Natural and artificial forms in the landscape of the area are hills, river, rice fields, woodlands and forests, settlements connected by roads, workshops and showroom buildings, the kings’ cemetery, religious buildings, and tourism facilities. The main practices and processes in the landscape include the knowledge and practice of manufacturing Batik, governance of organization, agricultural activities, religious festivals, tourism, earthquakes and landslides. The relationships component consists of the King’s cemetery’s history along with stories and myths, the history of Batik and sense and scenery of the rural landscape.

Imogiri

The stairway to reach the Imogiri Royal Cemetery (picture credit: jogjaheritagewalk.com)

Tourism

Tourism facilities in Javanese architectural style with hilly landscape on the background (picture credit: Lisa Virgiano)

Human-landscape interaction

These three components which basically influence each other can be applied to interpret the interaction of landscape and inhabitants. The hilly topography composed mainly of rocky soils is certainly not suitable for agriculture. Although there are farmers in the hamlets, only a few number who have rice fields while the rest preferring to hire themselves out as labourers. Making batik is therefore a good alternative for livelihood. Instead of rice fields the landscape of the three hamlets predominantly comprised of forest and woodland which form a buffer around the king’s cemetery. This land use is suitable for the landscape because vegetation minimizes run-off reducing the risk of landslides. Unlike heavy industry which involves special structures and buildings for production which occupy a large site, the manufacture of Batik Giriloyo is a domestic industry which can be executed in a small space by engaging in un-intensive activities. Thus, space limitation and fragile landscape pose no problems for the industry.

Conclusion

Although Batik making commenced at the King’s order instead of beginning as a response by inhabitants to the landscape conditions, this intangible element has to some extent affected the landscape. The Batik Giriloyo industry has indeed shaped the identity of the area. The land use of this activity is suitable for a low carrying-capacity landscape; therefore it supports the sustainability of the landscape and subsequently the conservation of the historical landscape of the King’s cemetery. Finally, this traditional industry has contributed to the preservation of Indonesian cultural heritage by putting the knowledge into practise.

Note: This article has been published in the Bulletin of The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, No. 70, 4th quarter, 2015 (Download the article). Many thanks to Ibu Hasti Tarekat for the opportunity to write down an article of industrial heritage, and Catherine Lee and Bernadette Lee for the proof reading and comments.

Asal mula kata “lanskap”


Terschillingen

Rumah tua pada suatu lanskap di Pulau Terschillingen, North Sea-NL

Dalam sejarah, kata lanskap mulanya berasal dari Jerman (atau kawasan Eropa utara yang pada masa itu serumpun bahasanya dengan Jerman) yaitu landschaft, sebuah istilah dalam geografi yang berkembang di kawasan tersebut. Saya sendiri belum memperoleh sumber yang menginformasikan secara pasti periode munculnya istilah ini; hanya dinyatakan bahwa kata ini sudah ada sejak abad pertengahan di Eropa (abad ke-5 hingga ke-15).

Landschaft secara harfiah memiliki arti sebidang lahan yang terbatas. Namun jika dikaji secara historis dan dalam konteks geografis, makna landschaft tidak sekedar sebidang lahan atau suatu wilayah (teritorial). Dalam satu kata ini terkandung makna penting yang menjelaskan konstruksi identitas personal, politis, dan tempat. Secara etimologi, kata landschaft terdiri dari kata land+schaft. Schaft merupakan kata kerja (schaffen) yang bermakna menciptakan atau membentuk. Dalam kata landschaft ini maka terdapat makna penciptaan atau pembentukan suatu wilayah/teritori (land). Pembentukan wilayah tersebut  tidak hanya dalam konteks fisik, namun yang terpenting adalah adanya komponen aturan atau hukum adat (misalnya pembayaran pajak atas lahan, hak pengelolaan lahan dan sumber daya, dsb), dimana aturan atau hukum pada awalnya tidak secara tertulis atau merupakan tradisi lisan yang kemudian di akhir abad pertengahan baru dicatat sebagai sebuah hukum lanskap (landscape law); lembaga yang membawahi aturan tersebut; serta masyarakat atau komunitas yang membuat dan menerapkan aturan tersebut. Sehingga istilah landschaft dinyatakan memiliki tiga dimensi yaitu:

  1. Suatu area/kawasan yang memiliki batas yang jelas dengan seluruh komponen fisik yang ada di dalam batas tersebut;
  2. Masyarakat yang menghuni kawasan tersebut;
  3. Aturan lokal, hukum adat dan lembaga yang dimiliki oleh masyarakat dan diterapkan dalam kawasan tersebut.

Adanya ketiga komponen tersebut kemudian menjadi identitas pada suatu wilayah. Dalam sejarah perkembangannya, istilah landschaft mengalami perubahan secara konseptual. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada masa-masa sesudah abad pertengahan di berbagai negara-negara Eropa (jaman rennaisance hingga revolusi industri). Sesudah paruh waktu abad ke-20, lanskap telah menjadi perhatian dari multi disiplin ilmu selain bidang geografi, seperti sejarah, arkeologi, ekologi, ilmu sosial, dsb, yang kemudian memunculkan studi lanskap yang bersifat interdisipliner dan transdisipliner, misalnya lanskap arkeologis, ekologi lanskap, sejarah lanskap, dsb.

Referensi

Olwig, K.R., 1996. Recovering the Substantive Nature of Landscape. Annals of the Association of American Geographers, 86(4), pp 630-653

Spek, T., 2014. Landscape concepts 2. Outline kuliah Introduction to Landscape History. University of Groningen-Netherlands